Papua60detik - Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa se-Indonesia dan rakyat Deiyai  menggelar aksi demontrasi pada Rabu (9/7/2025). 

Mereka menyatakan penolakan terhadap pembangunan PLTA Urumuka di Kali Yawei, pembangunan pelabuhan di Kapiraya, proyek jalan trans serta pemekaran distrik, dan kampung. 

Dalam orasinya di hadapan legislatif, Bupati, dan Forkopimda, Koordinator aksi, Yuli Madai menegaskan penolaknnya.

Menurut Yuli, proyek-proyek itu hanya untuk mempermulus masuknya investasi di Deiyai.

Rencana pemekaran  10 distrik dan 109 kampung di Deiyai misalnya, bagi Yuli hanya akan membuat masyarakat adat bergantung pada dana desa. Katanya, itu adalah praktik nyata politik uang yang melumpuhkan kemandirian masyarakat adat.

"Sedangkan prinsip dasar dan syarat-syarat pemekaran tidak terpenuhi sesuai undang-undang. Masyarakat adat Deiyai belum diberdayakan kemudian jumlah penduduk pun belum memenuhi kuota pemekaran," tudingnya.

Tapi anehnya, batas wilayah administrasi pemerintahan dan batas wilayah adat seperti kasus kapiraya yang sempat memanas justru tidak dibahas.

Pemekaran juga berkonsekuensi pada penambahan aparat keamanan. Ia mencontohkan saat ini Deiyai punya lima distrik yang berarti lima Polsek dan lima koramil. Dengan pemekaran, bisa dipastikan di waktu nanti, jumlah Polsek dan aparatnya juga bakal bertambah.

Lalu soal rencana pembangunan jalan trans yang menghubungkan Deiyai-Timika dan Kokobaya ke Kapiraya, menurutnya hanya agar investor dengan mudah mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Deiyai maupun di batas-batas wilayah Deiyai. 

"Program Gubernur Papua Tengah tentang pembangunan Pelabuhan di kapiraya ini tidak masuk akal. Mengapa? Masyarakat adat di Kapiraya sangat sedikit dan tujuan dari pembangunan pelabuhan ini hanya untuk jalan bagi investor mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah Selatan Deiyai," katanya. (Elias Douw)