Mulai 2026 Tak Ada Lagi Bantuan Pendidikan, Diganti Beasiswa
Papua60detik - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2026 kebijakan yang diterapkan adalah pemberian beasiswa, bukan lagi bantuan pendidikan.
Kebijakan tersebut sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Antonius menyebut perubahan kebijakan dilakukan setelah adanya temuan BPK yang meminta agar pemberian beasiswa memiliki poin-poin dan indikator jelas.
"Tahun ini kita mengacu kepada pemberian beasiswa, ada indikator-indikator yang kita sudah siapkan. Kita tidak bicara lagi tentang bantuan. Kenapa? Ada temuan dari BPK, dan BPK menyarankan poin-poinnya (indikator) jelas," kata Antonius saat diwawancarai, Rabu (08/07/2026).
Ia menegaskan, penerima beasiswa harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan, termasuk menunjukkan capaian hasil studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas beasiswa yang diterima.
Hingga saat ini, Antonius mengungkapkan hampir 100 proposal beasiswa yang telah masuk ke dinas. Seluruhnya masih berstatus sebagai calon penerima dan belum memasuki tahap proses seleksi.
"Tapi kita belum proses, itu masih calon. Tapi itu tadi, kita bukan bicara bantuan ya, kita bicara beasiswa," ucapnya.
Antonius mengatakan bahwa fokus Dinas Pendidikan tetap berada pada jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Kewenangan Dinas Pendidikan untuk perguruan tinggi, katanya, sangat terbatas.
"Kita punya ruang lingkup juga, di Dinas Pendidikan ini, lebih fokus ke PAUD sampai dengan SMK/SMA, tidak sampai ke perguruan tinggi. Fokus kita tuh ada di situ. Kenapa? Karena memang untuk membangun manusia yang cerdas, membangun karakter memang harus dari dasar," terangnya.
Antonius mengangapi terkait usulan agar bantuan dapat digunakan untuk kebutuhan seperti seragam sekolah bagi siswa kurang mampu. Ia menyebut, Dinas Pendidikan akan ebih dahulu mengevaluasi pemanfaatan dana BOS serta Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di tingkat kabupaten maupun provinsi.
"Kalau memang di dalam evaluasi kami mereka memang masih ada kekurangan, ya kita perlu intervensi dari dinas penganggaran bagian seragam dan lain-lain," pungkasnya. (Martha)