Papua60detik – Puluhan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Pelabuhan Pomako menggelar aksi damai di Kantor DPRK Mimika, Kamis (13/8/2026). Mereka datang menyampaikan berbagai keluhan terkait perlakuan Badan Pengurus TKBM, khususnya mengenai pembayaran upah.

Dalam aksi tersebut, para pekerja meminta DPRK Mimika memanggil Badan Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Pomako untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP). 

Mereka berharap persoalan yang selama ini dikeluhkan dapat segera mendapat penyelesaian.

Salah satu pengawas TKBM, Herman Piwir, mengatakan para pekerja selama ini menerima sejumlah perlakuan yang dinilai tidak mengenakkan. Bahkan, menurutnya, pekerja harus menunggu pembayaran upah hingga larut malam di pinggir jalan.

“Bahkan menunggu sampai subuh tidak makan, tidak dibayar. Padahal bendahara sudah menerima uang dari ekspedisi,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat para pekerja merasa tidak diperlakukan secara layak. Mereka menilai keberadaan TKBM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Mimika.

Dalam aksi tersebut, para pekerja membawa sekitar 20 tuntutan. Di antaranya meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi TKBM yang 100 persen merupakan orang asli Papua (OAP), adanya perhatian terhadap kesejahteraan ekonomi dan penyediaan rumah layak huni, perbaikan fasilitas pelabuhan, pendirian pos keamanan, serta pemeriksaan terhadap bendahara dan pengurus TKBM.

Para pekerja berharap DPRK Mimika dapat menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut melalui RDP bersama pihak terkait sehingga persoalan pembayaran upah, kesejahteraan, dan pengelolaan TKBM Pelabuhan Pomako dapat segera mendapat kejelasan. (Eka)