PUPR Mimika Sesuaikan Harga Satuan, Dampaknya ke Volume Pekerjaan
Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, foto: Martha/Papua60detik
Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, foto: Martha/Papua60detik

Papua60detik - Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, memastikan lima program strategis daerah terus berproses sesuai tahapan.

Lima program strategis tersebut adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan, pembangunan jembatan gantung di Hoya, jembatan gantung di Miyoko, pembangunan sarana air bersih di Ipaya dan peningkatan jalan Agimuga. 

Yoga menyebut seluruh paket pekerjaan telah memasuki tahap pelimpahan ke Kelompok Kerja (Pokja) untuk proses pengadaan. Namun, pihaknya harus melakukan penyesuaian harga satuan pekerjaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menerapkan surat edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi terkait analisa harga satuan pekerjaan. 

"Itu yang saya sampaikan di awal bahwa kita melakukan penyesuaian harga karena kenaikan BBM dan juga menindaklanjuti surat edaran dari balai jasa konstruksi. Jadi kita tidak bisa langsung-langsung melakukan pekerjaan, karena nanti akan berdampak kepada kualitas pekerjaan," ujar Yoga saat diwawancarai, Senin (15/06/2026). 

Menurutnya, penyesuaian dilakukan agar harga satuan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan dan tetap menjamin mutu hasil pekerjaan. Yoga mengaku, penyesuaian harga satuan akan berdampak pada berkurangnya volume pekerjaan. 

"Misalnya awalnya kita membangun jalan 800 meter, tetapi dengan adanya penyesuaian itu jadi 700 meter. Tetapi jalan itu tetap terbangun. Itu yang kita kejar, begitu juga dengan bangunan. Kalau mau tambah anggaran kan tidak mungkin karena sudah ditetapkan. Kita penyesuaian di fisik saja," terangnya. 

Memasuki pertengahan tahun, Dinas PUPR Mimika menargetkan proses kontrak untuk lima program strategis tersebut dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Namun, pihaknya juga mengakui bahwa tahapan pengadaan masih bergantung pada proses yang berjalan di Unit Kerja Pengadaan (UKP).

"Kita target awal Agustus sudah mulai berkontrak. Kalau sudah langsung terima hasil, tidak masalah. Kalau ada sanggah berarti berproses lagi. Tetapi kita harapkan dengan penyesuaian harga yang tadi, mudah-mudahan peserta yang mengikuti lelang juga bisa menawar dengan baik juga," pungkasnya. (Martha)