Papua60detik – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan perlunya regulasi yang berpihak pada rakyat kecil sekaligus menjaga identitas budaya daerah. 

Menurutnya, keberadaan toko waralaba modern seperti Indomaret berpotensi menekan usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal jika tidak diatur ketat.

“Kalau saya yang tanda tangan izin, jelas saya tolak. Karena kita di sini belum siap. Kita perlu regulasi bersama agar usaha modern tidak mematikan UMKM lokal,” tegas pada rapat paripurna DPR Papua Selatan di Gedung DPRP, Kamis (18/9/2025).

Selain perlindungan UMKM, ia juga menyoroti maraknya peredaran minuman keras (miras) yang disebutnya sebagai sumber berbagai persoalan sosial, mulai dari mabuk hingga meningkatnya kriminalitas.

“Realita di masyarakat menunjukkan bahwa miras adalah sumber masalah. Karena itu, kita perlu kesepakatan bersama untuk menutup peredarannya. Ini harus segera dimediasi bersama gubernur,” ujarnya.

Paskalis juga menekankan pentingnya pembangunan gedung pemerintahan yang mencerminkan identitas budaya Papua Selatan. Ia menegaskan ornamen dan totem adat wajib hadir dalam desain kantor gubernur, DPR, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP).

Menyinggung kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke Papua Selatan baru-baru ini, Paskalis menilai arah pembangunan nasional di wilayah tersebut jelas menitikberatkan pada tiga sektor utama sumber daya manusia, ekonomi, dan kesehatan.

“Tiga hal ini harus kita dukung bersama,” katanya.

Di bidang tata kelola, ia mengingatkan aparatur agar lebih serius meningkatkan kinerja. Ia menilai potensi penurunan APBD 2026 cukup besar jika serapan anggaran rendah.

“Kalau kinerja tidak maksimal, SILPA akan besar. Aturan sudah jelas, tiap triwulan ada targetnya. Kalau tidak dijalankan, konsekuensinya anggaran menurun,” jelasnya. (Jamal)