Papua60detik - Bupati Nabire, Mesak Magai mengaku menemukan masih banyak sekolah dan fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah distrik, terutama wilayah pesisir dan pegunungan, 

“Ketika kami kunjungan kerja ke wilayah 3T, kami temukan tenaga medis kosong, guru kosong. Yang mengajar itu hanya tenaga kontrak atau sukarela. Padahal pegawai di lingkungan pemerintah daerah ini lebih dari 6.000 orang,” ujar Mesak Magai usai apel gabungan, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, secara umum wilayah Kabupaten Nabire terbagi dalam tiga zona pelayanan, yakni wilayah kota, pesisir mulai dari Lagari hingga Yaro, serta wilayah pegunungan. Dari sisi akses transportasi, menurutnya hanya dua distrik yang relatif sulit dijangkau, yakni Dipa dan Menou. Sementara wilayah lainnya dinilai masih dapat diakses melalui jalur darat maupun laut.

Meski demikian, Bupati menilai distribusi ASN belum merata. Ia mencontohkan satu sekolah dasar di dalam kota memiliki lebih dari 20 guru, sementara di kampung-kampung tertentu justru tidak ada tenaga pendidik tetap.

“Kalau tenaga medis atau guru yang sudah mendekati masa pensiun ditempatkan di kota, itu wajar. Tapi kalau anak-anak muda yang masih CPNS atau baru diangkat, penempatannya akan kita tinjau kembali untuk mengisi kekosongan di daerah 3T,” tegasnya.

Menurutnya, evaluasi penempatan akan dilakukan agar ASN yang masih muda dan memiliki energi dapat digeser ke daerah yang benar-benar membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Bupati juga mengungkapkan rencana untuk memberdayakan para pelayan gereja di Distrik Dipa dan Menou agar dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang telah dibangun pemerintah.

“Kita sedang pikirkan bagaimana memberikan honor kepada hamba-hamba Tuhan di sana. Selain melayani di gereja, pada waktu kosong bisa mengajar di sekolah, supaya anak-anak tetap belajar setiap hari, bisa membaca dan menulis, dan semangat sekolah itu tumbuh,” katanya.

Di sektor kesehatan, Pemkab Nabire akan mengupayakan penguatan layanan melalui Posyandu dan kader kesehatan sebagai langkah awal menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

Terkait pengangkatan pegawai, Bupati menegaskan prosesnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya melaksanakan sesuai formasi dan kuota yang telah ditetapkan.

“Kami hanya melaksanakan sesuai perintah dan formasi yang diberikan. Mereka yang sudah lolos dan menerima SK adalah yang memenuhi syarat sesuai aturan dari BKN maupun Kementerian PAN-RB,” jelasnya. (Elia Douw)