Papua60detik - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai mengaku pemerintah sangat siap menangani pengungsi Papua.

"Pemerintah sangat siap untuk membangun perumahan, menata permukiman kembali, serta mengembalikan warga yang saat ini tersebar di mana-mana," ujar Natalius di Nabire, Minggu (16/8/2026) malam.

Namun, kata dia, syarat utamanya adalah data. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa data pengungsi yang akurat sangatlah penting. 

"Data tersebut diperlukan agar para pengungsi dapat dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, ditata kembali kehidupannya, dibangunkan rumahnya, dan dijamin penghidupan mereka," katanya. 

Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu mengatakan bahwa negara sangat mampu melakukan hal tersebut, tetapi semuanya harus berbasis data. 

"Pengumpulan data ini harus dilakukan secara proaktif oleh masyarakat lokal di tingkat kelurahan, distrik, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan stakeholders," katanya. 

Pigai mengaku memang memiliki data awal, tapi masih bervariasi.

"LSM menyebutkan ada sekitar 124 ribu pengungsi, pihak gereja menyampaikan angka sekian ribu, dan para pengamat juga menyampaikan jumlah yang berbeda-beda, semua data tersebut belum jelas," katanya. 

Komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Saurlin P. Siagian, mengatakan situasi di Papua Tengah masih berada dalam kondisi darurat yang dinamis. Konflik yang terjadi tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan ribuan masyarakat meninggalkan tempat tinggal dan menyebar ke berbagai lokasi.

Menurut Saurlin, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari kementerian dan lembaga teknis karena jumlah masyarakat terdampak yang membutuhkan bantuan cukup besar. Ia menyebutkan, diperkirakan terdapat sekitar 124.931 pengungsi di Papua Tengah. (Elia Douw)