Papua60detik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi menegaskan perlunya sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan pemerintah kabupaten. Pemkab Mappi mendesak agar kebijakan anggaran provinsi diarahkan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.

“Kami minta DPR Papua Selatan bersama Pemprov mengawal anggaran Otsus dan DAU agar tidak melenceng. Program harus sesuai visi Presiden, Gubernur, serta RPJMD kabupaten,” tegas bupati Mappi, Yohanes Kristosumus Agawemu, Senin (8/9/2025).

Ia menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dan realisasi anggaran provinsi di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Evaluasi ini dinilai sebagai tolok ukur kinerja Pemprov dalam mendukung kabupaten.

“Kami ingin ada transparansi. Berapa besar anggaran yang sudah digelontorkan, apa dampaknya di lapangan, dan apakah sudah menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sektor pendidikan menjadi perhatian khusus. Pemkab Mappi telah mengumpulkan kepala sekolah, pengawas, dan guru untuk menyatukan langkah dalam peningkatan mutu pembelajaran.

“Siapa pun yang digaji negara wajib bertanggung jawab hadir di tempat tugas. Tidak boleh ada guru yang abai. Kami sudah lakukan evaluasi dan pelatihan, langkah sanksi akan menyusul bila masih ada pelanggaran,” tambahnya.

Selain kedisiplinan, sambung bupati, Pemkab juga mendorong penyesuaian kurikulum dengan teknologi terkini, termasuk coding, digitalisasi, dan AI.

Dari delapan sektor prioritas yang diusulkan, sektor kesehatan baru mendapat sentuhan berupa bantuan speedboat, ambulans, obat-obatan, dan tenaga dokter. Namun kebutuhan masyarakat Mappi disebut masih jauh dari cukup.

“Kami tidak mau ada pembangunan yang tumpang tindih atau salah sasaran. Semua harus berdasarkan data riil dari bawah,” ungkapnya.

Melalui pertemuan dengan DPR Papua Selatan, Pemkab Mappi menuntut sinergi penuh antarlevel pemerintahan. DPR diminta aktif mengawasi agar fungsi anggaran benar-benar menyentuh rakyat.

“Kami datang dengan tanggung jawab, membawa usulan nyata dari bawah. Sekarang tugas Pemprov dan DPR memastikan program benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup bupati. (jamal)