Papua60detik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, Papua Pegunungan, menetapkan status tanggap darurat selama tiga bulan, Agustus-Desember 2026 menghadapi musim kemarau.

Akibat musim kemarau yang melanda Indonesia saat ini, termasuk di Kabupaten Nduga, sebagian warga kesulitan mendapatkan air bersih dan diperparah dengan turunnya embun beku yang mengakibatkan gagal panen.

“Kami pada tanggal 26 Agustus 2026 sudah mengambil langkah cepat menetapkan status tanggap darurat, sekaligus membuka posko dan akan berlangsung selama tiga bulan ke depan dalam mengantisipasi musim kemarau hingga turunnya salju (embun beku) di beberapa wilayah Kabupaten Nduga,” kata Bupati Nduga Yoas Beon di Wamena, Jumat, (28/8/2026) seperti dilansir ANTARA.

Dia menjelaskan telah membagi tim yang bekerja untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, air bersih.

“Tim saat ini ada yang menangani air bersih Ibu Kota Kabupaten Nduga Kenyam, ada juga yang menangani bahan makanan beras dan lain-lain. Saya memimpin langsung tim baik itu kesehatan, sosial, dan beberapa kepala distrik menuju daerah Kuyawage, Distrik Wutpage dan Nenggeagin karena di situ terjadi kekeringan panjang dan salju turun menutup semua Wutpage dan Nenggeagin,” katanya.

Pemkab Nduga telah turun membagikan bantuan 10 ton beras bagi masyarakat di Wutpage dan Nenggeagin. Bupati  meminta warga di Wutpage dan Nenggeagin tidak meninggalkan tempat mereka untuk mengungsi ke daerah lain.

Sementara di wilayah Mumugu, ungkapnya, harga bahan pokok dan bangunan melonjak tinggi debit air sungai yang biasa menjadi urat nadi transportasi mengering pada musim kemarau ini.

"Kami mengupayakan membuka jalan dari Ibu Kota Kabupaten Nduga Kenyam ke Mumugu supaya warga di sana bisa memperoleh bahan pokok dan air bersih,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkonfirmasi bencana kekeringan di Kabupaten Nduga memaksa sebagian warga mengungsi serta mengakibatkan petani mengalami gagal panen.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan krisis air dan paceklik pangan tersebut melanda dua wilayah utama yakni Kampung Bowisa di Distrik Mugi serta Kampung Mbuwa di Distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga.

Direktorat Pengendalian operasi BNPB melaporkan secara akumulatif terdapat sekitar 1.156 Kepala Keluarga (KK) yang kini berada dalam kondisi terancam kerawanan pangan akibat rusaknya komoditas pertanian warga yang menjadi sumber penghidupan utama warga.

Gagal panen pada area seluas 2.325 hektare tersebut memicu minimnya ketersediaan bahan pokok di kawasan terdampak, sehingga mendorong pergerakan warga untuk mengungsi guna mencari pasokan kebutuhan dasar.

"Sebagian warga terdampak telah mengungsi ke Distrik Walaik," kata Berton. (Redaksi)