Pemprov Papua Tengah Bentuk Tim Penanganan Pasca Pembakaran di Puncak
Papua60detik - Pemerintah Provinsi Papua Tengah bentuk tim penanganan cepat guna memastikan pelayanan pemerintah di Kabupaten Puncak tetap berjalan pasca pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas pemerintahan yang diduga dipicu polemik pembagian dana desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule mengatakan Pemrpov tidak akan membiarkan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Puncak menghadapi sendiri dampak kejadian itu.
“Kita tidak akan membiarkan pemerintah daerah dan masyarakat di Puncak berjalan sendiri. Pemerintah provinsi akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Puncak," kata Silwanus saat wawancara di Nabire, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, Pemprov Papua Tengah memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Puncak tetap berjalan. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga telah diutus Gubernur Papua Tengah ke Puncak.
Pertemuan juga akan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini serta menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Berdasarkan komunikasi terakhir, kondisi di Puncak relatif stabil. Namun, sejumlah kantor pemerintahan mengalami kerusakan dan pembakaran sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan maksimal.
“Kami akan memastikan pelayanan pemerintahan dapat kembali berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.
Silwanus menilai kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu persoalan yang perlu diperbaiki adalah komunikasi mengenai perubahan kebijakan dan anggaran kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak selalu dapat memahami secara langsung setiap kebijakan pemerintah, terutama ketika terjadi perubahan atau pengurangan anggaran. Karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus dan lebif awal.
“Kata kuncinya adalah sosialisasi,” tegasnva.
la menjelaskan, perubahan besaran bantuan atau anggaran dari tahun sebelumnya berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman di tengah masyarakat. Kondisi itu harus diantisipasi dengan memberikan penjelasan mengenai alasan dan dasar kebijakan pemerintah.
Silwanus mengakui informasi terkait kebijakan tersebut sebelumnya telah direncanakan untuk disampaikan kepada masyarakat. Namun, waktu yang singkat membuat informasi belum diterima seluruh masyarakat.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar ke depan komunikasi dan sosialisasi dilakukan lebih awal dan lebih maksimal,” katanya.
Terkait pemotongan dana desa yang diarahkan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Silwanus meminta pemerintah kabupaten melakukan komunikasi intensif dengan para kepala kampung.
la meminta perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kampung bersama Sekda Kabupaten mengambil peran aktif dalam menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Menurut Silwanus, pemerintah kabupaten memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan pemerintahan kampung. Informasi mengenai kebijakan pemerintah harus disampaikan secara berulang dan terbuka.
“Jangan sampai tiba masa, tiba hari, kemudian terjadi gejolak karena masyarakat tidak memahami kebijakan yang sedang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Silwanus juga menyoroti kondisi masyarakat di kabupaten lain pegunungan Papua Tengah yang memiliki keterbatasan akses informasi. Setiap perubahan kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan dengan cara mudah dipahami.
la mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk wartawan, ikut membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, pemberitaan dan komunikasi publik dapat membantu mencegah kesalahpahaman di tingkat kampung.
“Teman-teman wartawan juga bisa membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat," katanya.
Silwanus menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar, tujuan, serta dampaknya terhadap program yang diterima masyarakat.
"Dengan komunikasi yang lebih awal dan maksimal, pemerintah berharap kebijakan yang mengalami perubahan dapat dipahami masyarakat dan potensi gejolak akibat kesalahpahaman dapat diminimalkan," pungkasnya. (Elia Douw)