Papua60detik - Ketua SKP Keuskupan Timika, Saul Paulo Wanimbo, mengatakan kerja Komnas HAM dalam menangani maupun menginvestigasi langsung berbagai persoalan kemanusiaan di Papua masih terkendala beberapa hal.

Saul mengatakan alasan yang paling sering diterimanya ketika menanyakan tindak lanjut laporan adalah keterbatasan anggaran. Lembaga-lembaga nasional lainnya juga kesulitan datang ke Papua karena biaya yang mahal. 

Meski demikian, Saul  masih meyakini masih ada orang-orang di dalam Komnas HAM yang memiliki niat untuk menyelesaikan berbagai kasus kemanusiaan di Papua. Tetapi menurutnya, ada berbagai faktor yang membuat upaya tersebut belum optimal.

"Sampai sekarang terkait beberapa alasan yang diberikan oleh Komnas HAM ketika kami tanya, mereka terkendala di soal biaya. Saya yakin ada sedikit orang di Komnas HAM atau di mana saja yang memiliki kehendak baik, tetapi ada sesuatu di luar diri mereka yang membuat mereka tidak bergerak. Mungkin kita butuh waktu menunggu orang-orang baik itu yang kemudian didukung pihak lain untuk bergerak," kata Saul saat konferensi pers, Senin (06/07/2026). 

Hal itu mengakibatkan penanganan pelanggaran HAM belum berjalan optimal. Saul mengaku SKP Keuskupan Timika telah berulang kali melaporkan berbagai kasus kemanusiaan kepada Komnas HAM. Namun, banyak laporan yang hingga kini belum mendapat tindak lanjut. Salah satunya adalah  pembunuhan tiga bersaudara di Intan Jaya beberapa tahun lalu. 

Namun, meskipun demikian Saul menegaskan sebagai warga sipil, pihaknya wajib melaporkan sebagai setiap peristiwa kepada pihak-pihak yang dinggap dapat membantu. 

"Ada pembunuhan 3 bersaudara sipil di Intan Jaya, satu malam dibunuh bertiga laporan itu saya bawa ke Jakarta dengan segala macam, sampai hari ini tidak ditindaklanjuti. Itu ngeri hanya memakai gelang bintang Kejora, ditangkap dan dibunuh. Dan beberapa kejadian yang lain bersamaan terjadi tidak ditindaklanjuti," 

Dari banyaknya kasus, Saul mengatakan Komnas HAM pernah turun langsung untuk investigasi kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa, Intan Jaya. Namun katanya, hasil investigasinya sampai sekarang tidak menunjukkan perkembangan yang jelas. 

"Satu pernah mereka turun waktu terbunuhnya pendeta Yeremia, tapi kelanjutan dari situ ada beberapa kejadian sesudahnya termasuk pembunuhan tiga bersaudara itu. Tapi hasil dari turunnya Komnas HAM itu sampai sekarang juga tidak ada apa-apa," terangnya. 

la menegaskan bahwa peran Komnas HAM penting karena lembaga tersebut satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM atau bukan. Sehingga setiap peristiwa SKP Keuskupan Timika wajib melaporkan ke sana. 

"Di Republik ini satu-satunya lembaga yang bisa menilai, memutuskan bahwa ini pelanggaran HAM atau tidak, hanya itu. Tidak ada lembaga lain. Kita bisa bilang ini pelanggaran HAM, tetapi selama Komnas HAM tidak mengatakan itu bukan, tetap itu hanya kriminal biasa," katanya. 

Dengan banyaknya peristiwa kemanusiaan di Papua, gereja menegaskan bahwa sesuai undang-undang, negara memiliki kewajiban menjamin masyarakat dapat hidup layak. Itu adalah tugas negara. Namun, gereja menilai hingga saat ini pemerintah belum menemukan kebijakan tepat sebagai solusi. 

Misalnya, menggunakan pendekatan militer. Saul mengatakan kekerasan tidak akan berhenti apabila dibalas dengan kekerasan. Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang selama ini diterapkan, apakah untuk pembangunan atau keamanan. Pemerintah juga harus melihat bahwa dengan pendekatan militer banyak orang mengungsi dan meninggal. 

"Kenapa di tahun belasan, misalnya tahun 2000 ke 2019 kita hidup, tentara dan polisi hanya sedikit di pedalaman. Kita jalan aman-aman saja. Sekarang, dalam logika itu mestinya lebih aman karena tentara dan polisi sudah lebih banyak. Kalau kita hidup dalam logika terbalik semua, ya makin terbalik nanti," pungkasnya. (Martha)