Papua60detik - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I Kabupaten Mimika mengalami penurunan sebesar 11,33 persen dan menjadi yang terendah di Indonesia.

Penurunan tersebut dikarenakan turunnya produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan perekonomian daerah dengan kontribusi lebih dari 80 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Kepala BPS Mimika, Dian Sudarmanto menjelaskan dengan dominasi tersebut setiap perubahan produksi PTFI akan langsung berdampak besar terhadap kondisi ekonomi daerah.

"Mimika ini sendiri perekonomiannya didominasi oleh sektor pertambangan. Kontribusi yang sangat besar di atas 80 persen. Jadi ketika ada goncangan atau penurunan maupun perubahan di produksi PTFI ini, pasti efeknya akan terasa sekali untuk Kabupaten Mimika," ujar Sudarmanto saat diwawancarai, Senin (22/06/2026). 

Berdasarkan penelusuran BPS Mimika melalui laporan pendapatan triwulan yang dipublikasikan PTFI, ditemukan terjadinya penurunan produksi yang signifikan, terutama pada komoditas emas. Pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2025, produksi emas tercatat mencapai 284 ribu ton. Namun pada periode yang sama tahun 2026, produksinya hanya sekitar 92 ribu ton.

"Jadi dari sini penurunannya signifikan sekali. Nah, itulah yang menyebabkan adanya penurunan ekonomi sebesar 11,33 persen," tambahnya. 

Ia menjelaskan, penurunan produksi tambang tidak hanya memengaruhi sektor pertambangan semata, tetapi juga berdampak terhadap sektor lain seperti konstruksi, perdagangan, hingga konsumsi dan daya beli masyarakat. Penurunan produksi tambang berdampak pada pendapatan perusahaan, yang kemudian berpengaruh terhadap pengeluaran operasional, termasuk upah maupun bonus karyawan. 

"Ketika ada penurunan produksi maka akan ada penurunan di timbal balik atau bayar jasa pegawai. Nah itu nanti bisa jadi menurunkan konsumsi masyarakat. Konsumsi turun otomatis pendapatan usaha misalnya di penyediaan makan minum dan sejenisnya pasti akan turun juga," terangnya. 

Selain daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi negatif juga berpotensi memengaruhi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sebab, formula penentuan UMK mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kalau sampai akhir tahun nanti kalau misalkan negatif, berarti bisa jadi nanti UMK tahun ini tidak naik lagi. Tapi kita kan masih belum tahu dari PTFI ini apakah akan segera pulih atau tidak karena itu kebijakan perusahaan, jadi kita masih menunggu," pungkasnya. (Martha)